Berita

Peningkatan  kerukunan  umat  beragama  masih  dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu pengelolaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial belum optimal. Upaya peningkatan kerukunan umat beragama baru menyentuh  sebagian masyarakat dan lapisan elit agama, baik tokoh agama maupun majelis agama. Permasalahan mendasar lainnya adalah Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara komprehensif mengakomodasi dinamika perubahan dan perkembangan    di    masyarakat  untuk  mencegah  dan  menangani konflik. Dengan demikian tantangan yang dihadapi di bidang peningkatan kerukunan hidup umat beragama adalah meningkatkan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat, pengembangan budaya damai dan gerakan hidup rukun sehingga tercipta pemahaman dan persepsi masyarakat yang toleran, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap perbedaan agama.

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden dalam variabel persepsi memberikan respon positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama. Sebagian besar responden telah menyadari bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Mayoritas responden setuju bahwa konflik antar umat beragama yang terjadi tidak berhubungan dengan masalah ekonomi dan politik namum hal tersebut cenderung disebabkan oleh persoalan pribadi atau individu yang bersangkutan.

Variabel Sikap mayoritas responden menunjukkan bahwa mereka relatif terbuka dalam berinteraksi sosial dengan umat yang berbeda agama dan bersedia melakukan interaksi sosial dengan pemeluk agama lain dan bertempat tinggal dilingkungan yang sama tanpa melihat perbedaan agama yang ada. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden dengan jawaban setuju dengan frekuensi tinggi misalnya pada subvariabel Saya bersedia bergaul (menyapa, mengobrol, dll) dengan peneluk agama lain (66,67%), saya bersedia untuk bermusyarah/berdamai dengan pemeluk agama lain jika terjadi perselisihan (64,67%) dan Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama lain (61,42%). Bahkan sebagian responden bersedia dalam melakukan hubungan sosial tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan agamanya (59,93%). 

Variabel kerjasama antar umat beragama/hubungan sosial menunjukkan secara keseluruhan sub variabel yang diukur berada pada posisi baik dan sangat baik. Misalnya subvariabel bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain memperoleh nilai baik. Ini berarti dalam konteks hubungan sosial, masyarakat secara umum tidak mempermasalahkan identitas keagamaan. Hal yang sama juga terjadi pada aspek hubungan kerja dimana subvariabel saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lainnya memperoleh nilai yang cukup baik. Namun pada subvariabel "bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain"

Variabel  sikap  pemerintah berdasarkan jawaban responden yang berada memiliki frekuensi tertinggi antara lain Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik (65,79%), Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama (61,80%), dan Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik (61,05%).

Dari hasil penghitungan indeks masing-masing dimensi, kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 sebesar 3,64 dan masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pada interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai pembentuk indeks, dimensi sikap memiliki nilai indeks terendah sebesar 3,10 dengan kategori cukup dan dimensi sikap pemerintah memiliki indeks tertinggi sebesar 3,93 dengan kategori tinggi.

Dokumen lebih lengkap bisa diunduh melalui halaman download.