Berita

BENCANA kelaparan yang pernah melanda Pulau Lombok di dekade akhir abad 19, tahun 1940 dan periode 1963-1966 masih menjadi sejarah kelam perjalanan bangsa ini. Korban jiwa yang melayang pada rentetan sejarah kelaparan tersebut mencapai puluhan hingga ratusan ribu jiwa. Sebuah link di internet bahkan menampilkan foto yang menggambarkan situasi donasi terbuka masyarakat Australia di sebuah stasiun kereta api dengan satu poster bertuliskan "Rice for Lombok". Menurut keterangan dari utasan tersebut, foto diambil pada tahun 1966 . Paska orde baru, tepatnya saat Gubernur NTB dijabat oleh H.R. Wasita Kusumah (1966-1978), proyek ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan. Dalam 63 Tahun NTB: Merawat Harapan Menjawab Tantangan , Pemprov NTB menguraikan beberapa program di masa tersebut, diantaranya (a) Penanaman Padi Gora seluas 1.950 hektar; (b) Bimas Padi 20.000 hektar. (c) Rehabilitasi saluran tersier 200 hektar. (d) Program penghijauan 20 hektar.  (e) Pengembangan perikanan air tawar 10 hektar.  (f) Mendirikan Lumbung Paceklik di tiap desa dan Lumbung Kemakmuran di tiap kecamatan, dan  (g) Mendorong program transmigrasi. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan penorehan prestasi swasembada beras pertama kali dalam sejarah di tahun 1984.

Sejarah tersebut diceritakan kembali oleh Dr. Hendra Ahyadi, ST., MT selaku Kepala BWS Nusa Tenggara I dalam acara Konsultasi Publik Proyek KPBU Unsolicited Revatilasasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion WS Lombok yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Bertempat di Sheraton Senggigi Beach Resort, acara tersebut dihelat pada hari Kamis, 22 September 2022 yang lalu. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ir. Arvi Argyantoro, MA selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh 3 (tiga) orang narasumber yang dipandu oleh Bapak Acep Atmaja, ST, MT sebagai moderator. Kesempatan pertama digunakan oleh Astu Gagono Kendarto (Perencana Ahli Madya Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas) untuk menjelaskan secara daring kepada para peserta konsultasi publik mengenai mekanisme Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Kesempatan kedua diberikan kepada Kepala BWS Nusa Tenggara I yang menyampaikan materi teknis mengenai urgensi revitalisasi dan modernisasi HLD (High Level Diversion) sebagai suatu sistem interkoneksi dalam Wilayah Sungai (WS) Lombok. Adapun pemateri ketiga adalah perwakilan dari PT. Brantas Abipraya (Persero) yang memaparkan profil perusahaan dan hasil kajian mereka terkait program revitalisasi dan modernisasi HLD WS Lombok melalui mekanisme KPBU baik dari aspek hukum kelembagaan, aspek teknis maupun aspek kelayakan proyek. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang menurut penjelasan moderator adalah mitra kerja bagi pihak PJPK maupun Badan Usaha yang secara intensif memberikan jaminan dan pendampingan terkait pelaksanaan KPBU yang berbasis ekonomi syariah.

Menurut pemaparan Kepala BWS NT I, keberhasilan swasembada beras di Pulau Lombok pada tahun 1984 merupakan hasil pemanfaatan teknologi pengairan yang berbasis HLD. Secara umum, terdapat dua jenis HLD di pulau ini yaitu HLD atas yang surplus air dan HLD bawah yang defisit air. HLD atas yaitu lintasan saluran yang terbentang sepanjang 16,5 km di bagian barat laut ke arah timur pulau Lombok diantaranya Saluran HLD Babak R6 di Kopang, Lombok Tengah kemudian Bendung Babak, Lombok Tengah dan Bendung Sesaot Feeder di Sesaot, Lombok Barat. HLD Bawah merupakan HLD terluas yang terbentang mulai dari bagian tengah hingga selatan pulau Lombok dengan panjang saluran mencapai 43,5 km diantaranya Terminal HLD/Bendung Jurang Sate di Pringgarata, Lombok Tengah dan Bangunan Jurang Sate (BJS) 5 di Pringgarata, Lombok Tengah. Total panjang HLD Lombok dengan demikian adalah 60 km yang didesain memiliki jalan inspeksi dan dapat dimanfaatkan kedepannya untuk mendukung berbagai event sport tourism salah satunya seperti Triathlon Ironman di Pulau Lombok.

Kepala BWS NT I mengungkapkan kondisi eksisting HLD di WS Lombok sangat memprihatinkan sehingga butuh upaya revitalisasi dan modernisasi, dengan tujuan untuk 1) meningkatkan efisiensi kinerja saluran dan menekan losses; 2) mengurangi laju sedimentasi di saluran; 3) meningkatkan kemampuan mengalirkan debit sesuai kapasitas rencana; 4) mendukung pengelolaan air terpusat (modernisasi) dari ruang Command Centre BWS NT I; dan 5) terbentuknya forum kelembagaan yang profesinal di tingkat sumber air dan pengguna air. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR tertanggal 20 Jui 2022, program ini telah disetujui dan didorong untuk dilaksanakan dengan menggunakan pembiayaan KPBU. Menurut narasumber dari Bappenas, mekanisme KPBU ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Implementasi skema ini telah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU Penyediaan Infrastruktur dan secara teknis diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan mekanisme ini, Badan Usaha akan menanggulangi pembiayaan investasi infrastruktur kemudian badan usaha tersebut selama kontrak berlangsung akan menerima pembayaran yang terbagi menjadi 2 (dua) metode yaitu 1) berupa Availability Payment (AP) dari Penanggung Jawab Perjanjian Kerjasama (PJPK) dalam hal ini pemerintah atau 2) berupa penerimaan pembayaran tarif dari penerima manfaat. Untuk proyek KPBU revitalisasi dan modernisasi HLD WS Lombok ini, pembayaran kepada Badan Usaha dilakukan dengan mekanisme AP sehingga tidak ada pungutan biaya tarif lagi kepada penerima manfaat.

Menurut Kementerian Keuangan , pada tahun ini Kementerian PUPR sektor SDA telah memperoleh beberapa usulan proyek KPBU Unsolicited, salah satunya yaitu proyek KPBU Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD (High Level Diversion) WS (Wilayah Sungai) Lombok. Pemrakarsa kerjasama berasal dari PT Brantas Abipraya (Persero) dengan lingkup proyek meliputi: 1) Revitalisasi/ rehabilitasi saluran HLD dan saluran suplesi lintas/ dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) lainnya; 2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi HLD; dan 3) Penerapan Smart Water Management. Proyek ini diusulkan dengan menggunakan skema RDBFOMT (Rehabilitation - Design - Build - Finance - Operate- Maintain - Transfer) dengan masa konsesi selama 12 tahun dengan rincian 2 tahun untuk pembangunan infrastruktur dan 10 tahun untuk OP. Adapun manfaat proyek ini antara lain untuk mengairi irigasi seluas ± 99.000 Ha, memasok kebutuhan air baku untuk 1,17 juta KK dan terutama untuk kawasan Mandalika, kemudian memasok kebutuhan air untuk pembangkit tenaga listrik sebesar 610 juta m3/tahun, serta sistem Interkoneksi antar Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Pandanduri dan Bendungan Meninting serta rencana Bendungan Mujur.

Di penghujung acara, dilaksanakan penandatangan komitmen bersama yang salah satu poinnya menuntut seluruh pemda di pulau Lombok untuk memberi kemudahan terkait perizinan dalam penyelenggaran revitalisasi  dan modernisasi HLD WS Lombok dengan mekanisme pembiayaan KPBU. Acara ini diikuti oleh kurang lebih 150 orang peserta yang berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi NTB dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok. Acara ini juga mengahadirkan seluruh pengamat dan perwakilan GP3A/P3A dari 12 DAS Lombok, perwakilan LSM dan Akademisi. Adapun perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang berkesempatan hadir pada acara tersebut antara lain Drs. H. Masnun, M.Si (Asisten II), Ir. Amir Ali (Staf Ahli Bupati), Ir. L. Rahadian. M.Si (Kadis PUPR), Drs. H. L. Lendek Jayadi (Kadis Budpar), Hj. Nurul Husna, ST, ME.Ak (Kabid Infrastruktur Wilayah Bappeda), Munawardi, ST (Kabid SDA DPUPR) dan sejumlah pejabat penting lainnya. Sebelum menutup acara secara resmi, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumberdaya Air menaruh harapan agar setelah feasibility study berakhir, pelaksanaan KPBU dapat berlanjut di tahun depan dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholder terkait. (abi)

i https://daripadamomot.blogspot.com/2017/10/busung-lapar-di-lumbung-beras-sebuah.html
ii https://www.ntbprov.go.id/post/63-tahun-ntb-merawat-harapan-menjawab-tantangan
iii https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1417/revitalisasi-dan-modernisasi-irigasi-sistem-interkoneksi-hld-ws-lombok